150 Contoh Soal PPKn Kelas 10 Semester 1 kurikulum 2013 dan Jawabannya

150 Contoh Soal PPKn Kelas 10 Semester 1 kurikulum 2013 dan Jawabannya - Di mata ujian/penilaian akhir semester 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 kurikulum 2013 ini ada 4 materi utama yang akan diujikan nantinya. 

Dikarenakan terlalu banyak soal yang akan admin bagikan untuk dijadikan contoh soal. Maka dari itu, untuk 2 buah materi utama yang akan admin jadikan contoh soal ini sudah dibedakan ke dalam postingan yang berbeda

Silahkan mengeceknya disini.

Baca : 75 Contoh Soal UTS PPKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya

Materi keseluruhan untuk contoh soal PPKn kelas 10 semester 1 ini gimana min? Yap, berikut ini rinciannya, adik - adik bisa mengeceknya dan menyesuaikannya dengan materi yang diajarkan saat ini.

  1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
  2. Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
  3. Kewenangan  lembaga-lembaga Negara
  4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

Materi tersebut sudah admin sesuaikan sendiri melalui RPP k13 PPKn terkait.

Berbicara lagi mengenai contoh soal ini, bagian yang sudah admin blog tersebut lah yang akan admin bagikan di postingan kali ini (3-4). Dan untuk nomor 1 dan 2 sudah tersedia di postingan yang admin sarankan di atas.

Setiap soal yang admin berikan sudah tersedia dengan kunci jawaban. Jika kurang puas, adik - adik tinggal mengkoreksi dan memperbaikinya sendiri.


150 Contoh Soal PPKn Kelas 10 Semester 1 kurikulum 2013 dan Jawabannya


150 Contoh Soal PPKn Kelas 10 Semester 1 kurikulum 2013 dan Jawabannya

Kuncij jawaban soal sudah tersedia di bawahnya...

1. Perhatikan data berikut!
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
a. Nomor 1, 2, dan 3
b. Nomor 3, 4, dan 5
c. Nomor 2, 4, dan 6
d. Nomor 3, 4, dan 6
e. Nomor 4, 5, dan 6

2. Perhatikan data di bawah ini !
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah….
a. 1, 2, 3 dan 4
b. 1, 3, 4 dan 5
c. 1, 3, 5 dan 6
d. 2, 3, 5 dan 6
e. 3, 4, 5 dan 6

3. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….
a. Pasal 1 ayat 6
b. Pasal 2 ayat 6
c. Pasal 5 ayat 1
d. Pasal 6 ayat 1
e. Pasal 6 ayat 2

4. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Badan Pengawas Keuangan

5. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah…
a. Mahkamah Agung
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Badan Pengawas Keuangan

6. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut … kecuali ….
a. Disiplin masyarakat rendah
b. Kurang tegasnya penegak hukum
c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
d. Banyak liputan media masa tentang kejahatan
e. Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin

7. Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.…
a. Rapat umum
b. Mimbar bebas
c. Arak-arakan
d. Unjuk rasa
e. Pawai

8. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....
a. Pancasila
b. UUD NRI tahun 1945
c. Pembukaan UUD NRI tahun 1945
d. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
e. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

9. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....
a. Adanya pemilu berkala
b. Adanya supermasi hukum
c. Adanya akuntabilitas politik
d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
e. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

10. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa yang ditandaii dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan.....
a. Voting
b. Kerja sama
c. Sikap individual
d. Musyawarah mufakat
e. Sikap senasib sepenanggungan

11. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut….
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Persuasif
e. Argumentatif

12. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut….
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Persuasif
e. Argumentatif

13. Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang disebut….
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Persuasif
e. Argumentatif

14. Teori kekuasaan Negara menurut Mostesquieu dikenal dengan….
a. Demkorasi
b. Republik
c. Monarki
d. Kausalitas
e. Trias politika

15. Kekuasaan konstitusi adalah....
a. Membuat undang-undang
b. Melaksanakan undang-undang
c. Mengawasi undang-undang
d. Mengubah dan menetapkan undang-undang
e. Menghapus undang-undang

16. Lembaga negara yang masuk dalam ranah Yudikatif adalah....
a. Presiden
b. Menteri
c. Mahkamah Agung
d. DPR
e. DPD

17. Lembaga yang bertugas membantu pekerjaan presiden adalah....
a. Komisi Yudisial
b. Kementerian
c. Mahkamah Agung
d. DPR
e. DPD

18. Penamaan sebuah Kementerian disebut dengan.....
a. Kelembagaan
b. Kedinasan
c. Nomenklatur
d. Identitas
e. Kabinet

19. Kementerian yang namanya jelas tertuang dalam UUD 1945 adalah....
a. Kemenag
b. Kemenkeu
c. Kemendikbud
d. Kemenpora
e. Kemendagri

20. Kementerian yang bertugas menangani administrasi negara adalah....
a. Kementerian Sosial
b. Kementerian Dalam Negeri
c. Kementerian Perdagangan
d. Kementerian Sekretariat Negara
e. Kementerian Perindustrian

21. Lembaga Negara yang setara dengan Kementerian tapibukan kementerian disebut....
a. Dinas
b. Badan Khusus
c. Lembaga Pembantu Presiden
d. Koordinator
e. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

22. BNN mempunyai tugas untuk....
a. Memberantas terorisme
b. Mencegah dan memberantas Narkotika
c. Mengawasi peredaran obat
d. Mengurusi keperluan bahan pokok
e. Melindungi anak

23. Ideologi negara indonesia adalah....
a. UUD 1945
b. TAP MPR
c. GBHN
d. Pancasila
e. Demokrasi


24. Nilai spiritual dalam Pancasila tertuan dalam sila ke....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

25. Nilai a terkandung dalam Pancasila sila ke-3 adalah....
a. Kemakmuran
b. Keadilan
c. Ketuhanan
d. Kemanusiaan
e. Nasionalisme

26. Garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas disebut....
a. Zona teritorial
b. Zona landas kontinen
c. Zona ekonomi eksklusif
d. Zona maritim
e. Zona pantai

27. Jalur laut selebar 200 mil ke laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar disebut....
a. Zona teritorial
b. Zona landas kontinen
c. Zona ekonomi eksklusif
d. Zona maritim
e. Zona pantai

28. Di sebelah selatan, indonesia berbatasan dengan....
a. Filipina
b. Thailand
c. Samudra Hindia
d. Papua Nugin
e. Perairan Australia

29. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan....
a. Filipina
b. Thailand
c. Samudra Hindia
d. Papua Nugin
e. Perairan Australia

30. Indonesia termasuk negara agraris, maksudnya...
a. Negara pertanian
b. Negara kepulauan
c. Negara pantai
d. Negara industri
e. Negara militer

31. Salah satu syarat bedirinya negara adalah....
a. Mempunyai UUD
b. Mempunyai Pantai
c. Menggunakan Sistem Demokrasi
d. Berideologi Terbuka
e. Rakyat

32. Anak yang lahir dari perkawinan sah Ayah WNI dan Ibu WNA atau sebaliknya, maka statusnya adalah....
a. WNI
b. WNA
c. Tidak Memiliki Kewarganegaraan
d. Berkewarganegaraan Ganda
e. Belum Memiliki Kewarganegaraan

33. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturuanan adalah pengertian asas....
a. Ius Soli
b. Ius Sanguinis
c. Biologis
d. Budaya
e. Nasab

34. Seorang WNA yang ingin menjadi WNI salah satu syaratnya adalah tinggal di Indonesia minimal....
a. 3 Tahun
b. 4 Tahun
c. 5 Tahun
d. 6 Tahun
e. 7 Tahun

35. Permohonan kewargenaraan oleh WNA agar menjadi WNI disebut....
a. Personifikasi
b. Desentralisasi
c. Stagnasi
d. Spesifikasi
e. Naturalisasi

36. Ketika melihat umat agama lain beribadah, maka kita harus....
a. Memutar musik keras-keras
b. Mengganggu
c. Melarang
d. Menghormati
e. Menghiraukan

37. Lembaga Negara yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri adalah....
a. TNI
b. Polri
c. Satpol PP
d. Hansip
e. Tim SAR

38. Lembaga Negara yang bertugas menjaga keamanan dari bahaya luar negeri adalah....
a. TNI
b. Polri
c. Satpol PP
d. Hansip
e. Tim SAR

39. Salah satu wujud Bela Negara yang dilakukan pelajar adalah....
a. Berperang
b. Latihan Militer
c. Tawuran
d. Belajar dengan Giat
e. Bolos Sekolah

40. Strategi dalam meraih kekuasaan disebut....
a. Demokrasi
b. Parlemen
c. Republik
d. Politik
e. Pemerintahan

41. Keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik disebut....
a. Demokrasi
b. Republik
c. Liberal
d. Suprastruktur Politik
e. Infrastruktur Politik

42. Organisasi Politik yang dibentuk oleh WNI atas dasar kesamaan cita-cita disebut....
a. LSM
b. Parta Politik
c. NGO
d. Komisioner
e. Faksi

43. Berikut ini yang termasuk Kelompok Kepentingan yang mempengaruhi politik Indonesia adalah....
a. LSM
b. Parta Politik
c. NGO
d. Komisioner
e. Faksi

44. Lembaga yang bertugas melantik Presiden dan Wakilnya adalah....
a. DPD
b. DPR
c. MPR
d. Menteri
e. Hakim

45. Kekuasan Legislatif di Indonesia dipegang oleh....
a. Presiden
b. Menteri
c. Hakim
d. TNI
e. DPR

46. Lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Hakim adalah....
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Komisi Kehakiman
d. Komisi Yudisial
e. Jaksa Agung

47 Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dalam pemerintahan disebut....
a. Good Job
b. Development
c. Subtainable
d. Good Governance
e. Balace of Force

48. Salah satu ciri Pemerintahan yang Baik adalah....
a. Percaya Diri
b. Otoriter
c. Demokratis
d. Tertutup
e. Anti Kritik

49. Peran serta masyarakat dalam politik disebut....
a. Aktif Politik
b. Independensi
c. Aktualisasi
d. Partisipasi
e. Transmisi

50. Salah satu bentuk peran serta pelajar dalam politik di lingkungan sekolah adalah....
a. Belajar
b. Ikut Ekstrakurikuler
c. Berdiskusi
d. Rajin Bertanya
e. Ikut Pemilihan OSIS

51. Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….
a. dipilih oleh partai politik
b. dipilih langsung oleh rakyat
c. pengangkatan kepala daerah
d. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat
e. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

52. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
a. Peradilan/yustisi,
b. Politik luar negeri
c. Kebijakan pendidikan
d. Pertahanan dan keamanan
e. Moneter dan fiskal nasional

53. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
a. asas keterbukaan dan akuntabilitas
b. asas otonomi dan tugas pembantuan
c. asaa kepastian hukum dan demokrasi
d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

54. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....
a. Federal
b. Serikat
c. Monarki
d. Kesatuan
e. Negara bagian

55. Perhatikan data berikut :
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 5
d. 2 dan 4
e. 2 dan 5

56. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012

57. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. DPRD
e. Presiden

58. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....
a. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah.
b. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.
c. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
d. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.
e. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.

59. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …
a. Peradilan/yustisi
b. Politik luar negeri
c. Kebijakan pendidikan
d. Pertahanan dan keamanan
e. Moneter dan fiskal nasional

60. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
a. asas otonomi dan tugas pembantuan
b. asas keterbukaan dan akuntabilitas
c. asaa kepastian hukum dan demokrasi
d. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
e. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

61. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut ....
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. dekonsentrasi
d. desentralisasi politik
e. desentralisasi administrasi

62. Unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah itu sendiri disebut ....
a. pemerintah daerah
b. DPRD
c. dinas daerah
d. lembaga teknis daerah
e. sekretariat daerah

63. Sebagai mitra kepala daerah yang memiliki suara rakyat di daerah, bersama kepala daerah menyusun APBD, Perda, dan melaksanakan pengawasan. Hal ini fungsi dari ....
a. DPR
b. wali kota
c. gubernur
d. DPRD
e. Menteri Dalam Negeri

64. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan ....
a. kebijakan daerah
b. kebijakan pemerintah pusat
c. keputusan daerah
d. peraturan daerah
e. musyawarah daerah

65. Berikut yang bukan termasuk fungsi DPRD ialah ....
a. pelaksanaan mendampingi pemerintah daerah
b. fungsi legislasi
c. fungsi anggaran
d. pengawasan terhadap pemerintahan daerah
e. merancang RAPBD

66. Hak DPRD meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang dikeluarkan disebut hak ....
a. angket
b. menyatakan pendapat
c. amnesti
d. interpelasi
e. imunitas

67. Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai dari ....
a. APBD
b. APBN
c. para pengusaha
d. pemerintah pusat
e. sumbangan warga daerah

68. Institusi yang membantu pelaksana (dinas) yang terdiri atas badan penelitian dan pengembangan, badan pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain disebut ....
a. pemerintah daerah
b. dinas daerah
c. lembaga teknis daerah
d. sekretariat daerah
e. wakil kepala daerah


69. Badan di daerah yang berkedudukan sebagai lembaga eksekutif daerah adalah ....
a. pemerintah daerah
b. DPRD
c. kepala daerah
d. wakil kepala daerah
e. BPD


70. Berikut yang bukan merupakan urusan pemerintah pusat adalah ....
a. politik luar negeri
b. pertahanan
c. kebudayaan
d. yustisi
e. moneter dan fiskal nasional

71. Berikut yang bukan termasuk kewenangan daerah otonom adalah ....
a. pendidikan
b. ketenagakerjaan
c. kebudayaan
d. moneter
e. kesehatan

72. Berikut yang bukan termasuk lembaga teknis guna memperlancar pelaksanaan pemerintah daerah adalah ....
a. desa
b. kabupaten
c. kecamatan
d. kelurahan
e. kawedanan

73. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu badan ....
a. legislatif daerah
b. federatif daerah
c. eksekutif daerah
d. kehormatan daerah
e. yudikatif daerah


74. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pengalihan pembagian tugas dan wewenang dari....
a. daerah ke daerah lain
b. daerah kembali ke pusat
c. kabupaten ke provinsi
d. daerah bagian-bagian wilayah
e. pusat kepada daerah

75. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah ....
a. Pasal 1 UUD 1945
b. Pasal 7 UUD 1945
c. Pasal 2 UUD 1945
d. Pasal 18 UUD 1945
e. Pasal 23 UUD 1945


Kunci Jawaban Soal PPKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013

1. E   26. A   51. B    
2. D   27. C   52. C    
3. D   28. E   53. B   
4. E   29. C   54. D    
5. D   30. A   55. E    
6. D   31. E   56. D    
7. C   32. A   57. D    
8. D   33. B   58. C    
9. D   34. C   59. C    
10. D  35. E   60. A    
11. B  36. D   61. B    
12. A  37. B   62. C    
13. C  38. A   63. D    
14. E  39. C   64. D    
15. D  40. D   65. A   
16. C  41. E   66. D    
17. B  42. B   67. A    
18. C  43. A   68. C    
19. E  44. C   69. A   
20. D  45. E   70. D    
21. E  46. D   71. D    
22. B  47. D   72. E    
23. D  48. C   73. A   
24. A  49. D   74. E    

25. E  50. E   75. D    

Previous
Next Post »