150 Contoh Soal PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya

150 Contoh Soal PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya - Bila mengingat lagi tentang waktu yang menyempit di kelas 12 ini. Maka dari itu pelaksaksanaan Penilaian/Ujian Akhir Semester 1 mata pelajaran PPKn ini ada kemungkinan diadakan lebih awal daripada tingkatan kelas sebelumnya.

Rincian materi PPKN kelas 12 di struktur kurikulum 2013 yang akan diujikan terdiri atas 4 bab, yaitu :

  1. Kasus kasus pelanggaran HAM dalam perspektif pancasila
  2. Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman 
  3. Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan 
  4. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Untuk bab pertama dan yang kedua admin sudah menyediakan tempat tersendiri di postingan satunya, adik - adik bisa mengeceknya disini:


75 Contoh Soal UTS PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya

Pembagian latihan soal tersebut admin gunakan untuk menghemat tempat soal yang terdapat di dalam satu postingan ini. Maka dari itu, untuk latihan soal yang akan dibagikan di postingan ini cuma mengacu pada bab 3 dan 4 saja. 

Format soalnya adalah pilihan ganda dengan jawaban sudah tersedia di bagian bawah soal/artikel. Okelah, selamat mengerjakan...

150 Contoh Soal PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya


150 Contoh Soal PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya

1. Negara harus berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya agar negara aman sentosa. tujuan negara seperti ini disampaikan oleh......
a. Loerd Shang Yang
b.N.Machiavelli
c.Dante Aligheri
d.Immanuel Kant
e.R.Krannenburk

2. Negara harus membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Tujuan negara sepeti ini disampaikan oleh....
a. Loerd Shang Yang
b.N.Machiavelli
c.Dante Aligheri
d.Immanuel Kant
e.R.Krannenburk

3. Negara bagaikan suatu susunan masyarakat yang integral,yang anggota anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Paham tentang negara ini termasuk teori....
a. Fasisme
b.Individualisme
c.Kolektivisme
d.Sosialisme
e.Integralistik

4. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
a.negara aman senantiasa
b.memajukan kesejahteraan umum
c.terciptanya negara tanpa kelas
d.mencapai kekuasaan negara yang sebesar besarnya
e.menjamin kebebasan individu yang seluas luasnya

5. "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar". Pernyataan ini merupakan bunyi UUD 1945....
a.Pasal 4 ayat 1
b.Pasal 5 ayat 1
c.Pasal 6 ayat 1
d.Pasal 6A ayat 1
e.Pasal 7B ayat 1

6. Contoh urusan pemerintah dalam bidang pertahanan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah......
a.pemberdayaan masyrakat dan desa
b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c.pembinaan wawasan dan kebangsaan
d.menetapkan kebijakan keimigrasian
e.menetapkan kebijakan untuk wajib militer

7. Contoh urusan pemerintah dalam bidang yustisi yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah......
a.pemberdayaan masyrakat dan desa
b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c.pembinaan wawasan dan kebangsaan
d.menetapkan kebijakan keimigrasian
e.menetapkan kebijakan untuk wajib militer

8. Contoh urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah pusat adalah...
a.pemberdayaan masyrakat dan desa
b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c.pembinaan wawasan dan kebangsaan
d.menetapkan kebijakan keimigrasian
e.menetapkan kebijakan untuk wajib militer

9. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dibicarakan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada pasal....
a.17
b.18
c.18A
d.18B
e.19

10. pelimpahan sebagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,kepala instansi vertikal di wilayah tertentu,dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut....
a.desentralisasi
b.dekonsentrasi
c.tugas pembantuan
d.otonomi daerah
e.instansi vertikal


11. Pemerintahan di negara X berupaya mewujudkan negara yang tertib dan maju. Salah satu kemajuan yang dituju adalah kemajuan di bidang kesusilaan manusia. Negara X memiliki tujuan yang sejalan dengan teori . . . .
a. Plato
b. teokrasi 

c. negara polisi
d. negara kekuasaan
e. negara kesejahteraan


12. Perhatikan pasangan teori tujuan negara dan tujuan negara berikut!
Teori Tujuan Negara
1) Teori Plato
Mengumpulkan kekuasaanyang sebesarbesarnya.
2)Teori teokrasi
Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.
3)Teori negara
Menyelenggarakan kehukum tertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.
4)Teori negara polisi
Menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung dan kebebasan warganya.
5)Teori Negara kekuasaan
Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.
Pasangan teori tujuan negara beserta tujuannya yang benar ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 3, dan 4
c. 1, 4, dan 5 
d. 2, 3, dan 4 
e. 3, 4, dan 5

13. Perhatikan cerita berikut!
Z merupakan sebuah negara bekas jajahan. Setelah merdeka, negara Z memiliki tujuan untuk menyejahterakan kesejahteraan umum. Hal itu diwujudkan dengan cara membebaskan biaya pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta menaikkan upah minimum untuk warga negaranya.Berdasarkan cerita tersebut, menunjukkan bahwa negara Z mengacu pada tujuan negara berdasarkan teori . . . .
a. negara kesejahteraan 

b. negara hukum 
c. negara polisi 
d. teokrasi 
e. Plato

14. Penerapan teori yang diungkapkan Krabbe ditunjukkan oleh . . . .
a. negara X menyiapkan tentara pertahanan yang kuat guna mengantisipasi adanya serangan dari negara lain
b. negara Z menyuruh warga negaranya untuk selalu taat kepada Tuhan agar tercipta keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan
c. negara A memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku
d. negara Q menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya agar tercipta kemakmuran
e. negara N memberikan pendidikan tentang kesusilaan kepada warga negaranya agar tercipta kemajuan kesusilaan manusia

15. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . .
a. pertama 

b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 
e. ketiga dan keempat

16. Perhatikan upaya-upaya berikut!
1) Menaati peraturan yang berlaku.
2) Ikut menjadi anggota koperasi dan UKM.
3) Ikut serta dalam program SM3T.
4) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah.
5) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun.
Upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 2, dan 4 
c. 1, 3, dan 5 
d. 2, 3, dan 5 
e. 3, 4, dan 5

17. Upaya warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditunjukkan tindakan . . . 

a. memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara di daerah konflik
b. mendukung pemerintah dalam mengadakan hubungan internasional
c. menghormati keberagaman yang ada di Indonesia
d. menjadi anggota koperasi dan UKM
e. menaati peraturan yang berlaku

18. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pelaksanaan tujuan negara tersebut adalah . . . .
a. mengadakan pelatihan bagi para guru
b. mengirim kontingen Garuda ke Lebanon
c. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong
d. menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar
e. mengajak para investor asing untuk menanam modal

19. Perhatikan wacana berikut!
Setelah berhasil memaksa mendarat pesawat Australia, TNI-AU kembali menangkap sinyal adanya pesawat Singapura yang terbang melewati wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Selanjutnya, TNI-AU dengan pesawat Sukhoi memaksanya mendarat di Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. 

Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNIAU dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . .
a. menyatakan kemerdekaan
b. memajukan kesejahteraan umum
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
e. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social

20. Perhatikan hal-hal berikut!
1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang.
4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
Hal-hal tersebut menunjukkan adanya perimbangan pemerintah pusat dan daerah di bidang. . . .
a. keuangan
b. sumber daya alam 

c. pemerintahan umum 
d. pemerintahan absolut
e. pemerintahan konkuren

21. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya
b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya
c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

22. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan . . . .
a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya
b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya
c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya
d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya
e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

23. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X adalah melantik presiden. X adalah . . . .
a. DPR 

b. DPA 
c. BPK 
d. MPR 
e. DPD

24. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pasal . . . .
a. 2 ayat (1) 

b. 2 ayat (2) 
c. 3 ayat (1) 
d. 3 ayat (2) 
e. 3 ayat (3)

25. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR 

b. DPR 
c. DPD 
d. MA 
e. MK

26. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR 

b. DPR 
c. MA 
d. MK 
e. KY

27. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR

b. DPR
c. DPD 
d. BPK 
e. presiden

28. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung 

c. Komisi Yudisial
d. presiden
e. DPR

29. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK 

2) MA 
3) DPD 
4) MK 
5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 
c. 2, 3, dan 4 
d. 2, 4, dan 5 
e. 3, 4, dan 5

30. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 3, dan 4 
c. 2, 3, dan 4 
d. 2, 3, dan 5 
e. 3, 4, dan 5

31. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut. Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai. Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik
b. sosialisasi politik 

c. komunikasi politik
d. agregasi kepentingan
e. artikulasi kepentingan

32. . Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2)

b. 1) dan 3) 
c. 1) dan 4) 
d. 2) dan 3) 
e. 2) dan 4)

33. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung 

c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat

34. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a. pasal 24 
b. pasal 24A 
c. pasal 24B 
d. pasal 24C 
e. pasal

35. . Perhatikan susunan pemerintahan daerah berikut!
1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah.
2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.
3) Kepala daerah merupakan lembaga legislative di daerah.
Susunan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

d. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

36. Perhatikan cerita berikut!
Pemerintahan daerah pada tahun 1967 terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Keanggotaan DPRD untuk provinsi (Daerah Tingkat I) berjumlah 40–75 orang, untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II) berjumlah 25–40 orang, dan untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III) berjumlah 15–25 orang. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu. . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

37. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pembagian wilayah terdiri atas . . . .
a. Daerah Tingkat I
b. Daerah Tingkat I dan II
c. Daerah Tingkat I, II, dan III

d. Daerah Tingkat I, II, dan kotapraja
e. Daerah Swatantra dan Swapraja

38. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah . . . .
a. urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD.
b. menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah
c. melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat
d. kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan
e. menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat

39. Pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

40. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut!
1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut.
2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah.
3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
Paparan kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

41. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong merupakan salah satu susunan pemerintahan 
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor . . . .
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

42. Perhatikan ketentuan berikut!
1) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
2) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
3) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
4) Memilih pimpinan daerah.
5) Mengelola aparatur daerah.
Hak pemerintahan daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 

b. 1, 2, dan 4 
c. 2, 3, dan 4 
d. 2, 3, dan 5 
e. 3, 4, dan 5

43. Perhatikan bentuk peran serta pemerintahan daerah berikut!
1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan.
2) Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
3) Memanfaatkan sumber daya alam (tambang) untuk kemakmuran masyarakat daerah.
4) Membuat taman kota untuk masyarakat umum.
Bentuk kewajiban pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara ditunjukkan oleh nomor. . .
a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3
c. 1 dan 4 
d. 2 dan 3 
e. 3 dan 4

44. Hak pemerintahan daerah selaku pengelola otonomi daerah dalam kegiatan . . . .
a. menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga
b. menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
c. menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor
d. membuat susunan tata ruang untuk daerah
e. melestarikan kesenian daerah


45. Kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal ...
a. 27 ayat 1
b. 27 ayat 3
c. 23 A
d. 30 ayat 1
e. 30 ayat 2

46. Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak ...
a. politik
b. sosial
c. budaya
d. hukum
e. ekonomi

47. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah ...
a. menaati hukum yang berlaku
b. tidak membayar pajak
c. tidak memeluk agama
d. tidak mempunyai tempat tinggal tetap
e. penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat

48. Kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang disebut ...
a. hak asasi
b. hak asasi manusia
c. hak
d. kewajiban
e. hak warga negara

49. Berikut merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara, kecuali ...
a. hak politik
b. hak ekonomi
c. hak hukum
d. hak pendidikan
e. hak memiliki kekayaan

50. Hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah diatur dalam pasal ... UUD 1945.
a. 30 ayat 1
b. 31 ayat 1
c. 31 ayat 2
d. 32 ayat 1
e. 32 ayat 2

51. Sesuatu yang harus dikerjakan warga negara dan bersifat memaksa. Jika tidak dikerjakan mendapat sanksi disebut ...
a. hak asasi
b. hak asasi manusia
c. hak
d. kewajiban
e. kewajiban warga negara

52. Kewajiban warga negara yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 adalah ...
a. menghormati HAM orang lain
b. menghormati norma yang berlaku
c. membela negara
d. menjunjung tinggi nama baik negara
e. menghormati perbedaan

53. Berikut beberapa sifat kewajiban, kecuali ...
a. diatur undang-undang
b. bersifat memaksa
c. mendapat sanksi jika dilanggar
d. melekat pada diri individu
e. mempunyai kedudukan yang sama pada setiap warga negara

54. Adapun yang merupakan kewajiban warga negara adalah ...
a. mendapat perlindungan hukum
b. mendapat pendidikan dan pengajaran
c. memiliki kedudukan yang sama dimata hukum
d. membela kedaulatan negara
e. mendapat pengakuan negara

55. Contoh tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hak warga negara adalah ...
a. hakim memberi putusan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti
b. siswa dikeluarkan dari sekolah karena tindak kriminal
c. polisi memberi tilang pada siswa yang melanggar peraturan
d. pemerintah daerah melarang penggunaan jilbab di sekolah
e. pemerintah memberikan hak pilih pada setiap warga negara


56. Contoh hak warga negara dalam bidang hukum adalah ...
a. semua warga negara bebas menjalankan agama masing-masing
b. semua warga negara mempunyai hak membela diri di depan pengadilan
c. keikutsertaan warga negara dalam membela negara
d. setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat
e. semua warga negara berhak atas penghidupan yang layak

57. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat itnggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, hal ini berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal ...
a. 28E ayat 1
b. 28E ayat 2
c. 28E ayat 3
d. 29E ayat 1
e. 29E ayat 2

58. Di dalam UUD Tahun 1945 pasal 28D ayat 3 memuat hal mengenai hak ...
a. hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
b. hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil
c. hak atas status kewarganegaraan
d. hak memeluk agama
e. hak kebebasan berserikat


59. Di Indonesia, hak warga Negara telah diatur dalam konstitusi UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga mengatur mengenai tindakan tindakan yang wajib dilakukan oleh warga Negara. Adapun hak warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan yang termuat dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut …
A. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa(Pembukaan UUD 1945,alinea II)
B. Setia membayar pajak kepada Negara (Pasal 23 ayat 2)
C. Menjunjung tinggi lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)
D. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat 2)
E. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara (Pembukaan UUD 1945,alinea IV)

60. Hak warga Negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga Negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa hak warga Negara adalah suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga Negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Maksud keistimewaan dalam pengertian diatas yang paling tepat adalah …
A. Memperlakukan seluruh warga Negara layaknya Presiden dan tidak pandang bulu
B. Memperlakukan dan menghormati warga negara sesuai identitas yang melekat pada diri warga Negara tersebut
C. Menghormati dan memperlakukan setiap warga Negara dengan melihat sifat dan kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari
D. Hanya Menghargai warga Negara yang jabatannya berada diatas warga Negara lainnya dan dianggap sebagai sesepuh
E. Menganggap setiap warga Negara sama dan tidak menghargai satu sama lain

61. a. setia membayar pajak kepada Negara
b. mendapatkan pendidikan
c. kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan
d. menjunjung tinggi lambang Negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka tunggal Ika
e. mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia
Dari data diatas, terdapat beberapa Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara menurut UUD 1945. Yang bukan merupakan Hak sebagai warga Negara adalah …
A. a dan b
B. a dan e
C. b dan c
D. d dan a
E. b dan e

62. Dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, antara keduanya memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Persamaan keduanya terletak pada satu lingkup yaitu Hak Asasi Manusia, adapun perbedaannya adalah …
A. Pelanggaran hak itu terjadi karena tidak melakukan sesuatu dan pengingkaran kewajiban terjadi karena melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
B. Pelanggaran hak itu terjadi karena melakukan sesuatu yang salah(bukan haknya) dan pengingkaran kewajiban terjadi karena tidak melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
C. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi jika antara keduanya melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
D. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi jika antara keduanya tidak melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat
E. Pelanggaran hak terjadi karena melakukan sesuatu yang benar dan pengingkaran kewajiban terjadi karena melakukan sesuatu sesuai identitas yang melekat

63. Warga Negara dan Negara memiliki hubungan yang sangat erat dalam praktek kehidupan bernegara. Dalam hubungan timbal balik, hak warga Negara merupakan kewajiban bagi Negara untuk melaksanakannya. Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga Negara, berikut ini yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Negara adalah …
A. Mengusahakan setiap warga Negara agar memilih pemimpin yang dinginkan pemerintah dalam Pemilu
B. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
C. Membiayai pendidikan dasar
D. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar

64. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum, sebagaimana diatur didalam pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum salah satunya adalah “kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu dan penyampaian pendapat tersebut dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum” yang disebut dengan …
A. Mimbar bebas
B. Pawai
C. Unjuk rasa
D. Pidato umum
E. Rapat umum 
65. A. hak-hak sipil
B. hak hukum
C. hak politik 
D. hak ekonomi
E. hak pribadi
F. hak social
Di dunia Internasional terdapat kovenan mengenai beberapa hak-hak warga negara. Dan kovenan itu di ratifikasi di Indonesia dan menghasilkan salah satunya UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005, adapun hak-hak yang diatur dalam UU tersebut adalah …
A. B dan C
B. A dan C
C. A,C,D dan F
D. E dan F
E. E dan C

66. Menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaku penyampaian pendapat umum tersebut tidak boleh membawa benda benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Hak warga Negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum harus disertai dengan tanggung jawab agar pelaksanaanya dapat berlangsung …
A. Secara kondusif dan tetap terjaga stabilitas Negara
B. Hikmat dan tidak menggangu ketertiban umum
C. Aman,tertib dan damai dan tidak melanggar hak orang lain
D. Tertib dan Tetap mementingkan kepentingan-kepentingan umum
E. Damai dan dapat bermanfaat untuk sendiri maupun orang lain

67. “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”.-
Konsep atau pengertian hak diatas dikemukakan oleh …
A. Prof. Dr. Notonagoro
B. Ifdhal kasim
C. James Nickel
D. Soerjono soekanto
E. Jimly asshiddqie

68. Di zaman sekarang kebanyakan orang hanya tahu isi dari UU dan tidak menerapkan isi dari UU tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap warga Negara hanya mementingkan hak mereka dan mengesampingkan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Misalnya, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Kebanyakan dari UU No. 22 Tahun 2009 tersebut yang dilanggar adalah pada pasal 77 yang berbunyi …
A. Parkir tidak pada tempat yang ditentukan
B. Mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm
C. Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tanpa memiliki SIM sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan
D. Kendaraan bermotor yang digunakan tidak memenuhi standar layak jalan
E. Kendaraan bermotor dimodifikasi dan modifikasi tersebut dapat membahayakan khalayak umum

69. Istilah peranan sebagai warga Negara lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Setiap warga Negara juga memiliki peranannya masing masing dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang warga Negara disebut telah menjalankan suatu peranan apabila..
A. Melaksanakan peran tersebut dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain
B. Telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
C. Telah melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan orang lain
D. Warga tersebut menjalankan peran sesuai permintaan orang lain
E. Pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan secara bersamaan

70. 1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2) asas musyawarah dan mufakat
3) asas kepastian hukum dan keadilan
4) asas proporsionalitas
5) asas manfaat
Dari asas diatas, asas yang harus memperhatikan kesesuaian antara kegiatan dengan tujuan (tujuan,waktu) adalah asas …
A. Asas proporsionalitas
B. Asas manfaat
C. Asas musyawarah dan mufakat
D. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
E. Asas kepastian hukum dan keadilan

71. Kampanye pemilihan umum merupakan salah satu contoh penyampaian pendapat dimuka umum dengan maksud mengajak dan memperkenalkan khalayak mengenai satu calon pemimpin yang akan ikut serta dalam pemilu tersebut. Tema dari kampanye biasanya berupa program program yang ditawarkan agar mendapat dukungan secara luas dari masyarakat. Menurut pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 Kampanye merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan jenis …
A. Pawai
B. Mimbar bebas
C. Unjuk rasa
D. Demonstrasi
E. Rapat umum

72. Menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang undang, namun pelaksanaannya juga harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak orang lain dan kepentingan umum serta tidak mementingkan hak sendiri dan kepentingan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan asas penyampaian pendapat dimuka umum, yaitu …
A. Asas manfaat
B. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
C. Asas proporsionalitas
D. Asas kepastian hukum dan keadilan
E. Asas musyawarah dan mufakat

73. Definisi hak dan kewajiban dari sekian banyak tokoh memiliki definisi yang berbeda-beda, tergantung pada pemahaman dari segi mana mereka berpendapat. Namun pada intinya selalu mengarah pada arah yang sama yaitu penegakan hak dan kewajiban secara nyata. Berikut ini pengertian hak menurut James Nickel adalah …
A. Sesuatu yang dapat dituntut dan dapat digunakan dalam segala keadaan
B. Tuntutan yang harus dilakukan karena suatu identitas yang melekat
C. Adanya pihak yang menyandang kepemilikannya,keuntungan atau kebebasan yang diberikannya, pembebanan kewajiban pada suatu pihak tertentu untuk merealisasikan keuntungan dimaksud, dan memuat nilai prioritas ketika dihadapkan pertimbangan yang lain.
D. Sikap,tekad,tindakan warga Negara yang teratur,menyeluruh,terpadu dan berkelanjutan, yang dilandasi oleh kecintaan seseorang pada tanah air dan memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajiban
E. Suatu sikap yang harus diperbuat oleh seorang warga Negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya

74. a) hak menentukan nasib sendiri
b) hak bebas dari perbudakan
c) hak atas hidup
d) hak atas pendidikan
e) hak reproduksi
f) hak melawan penahanan melalui pengadilan
Dari data di atas, yang termasuk ke dalam kovenan Hak sipil dan Politik adalah, kecuali …
A. a,b dan c
B. a,c dan e
C. c,d dan e
D. a,d dan e
E. d,e dan f
75. Dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 30 yang berbunyi : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam pasal tersebut sangat dijelaskan secara tegas bahwa perlindungan anak merupakan …
A. Kewajiban pemerintah dengan memperbanyak pembentukan UU
B. Kewenangan seluruh pihak terutama pihak yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak
C. Tanggung jawab keluarga anak, karena termasuk pada proses mendidik karakter
D. Kewajiban tanggung jawab berbagai pihak baik pemerintah,masyarakat,keluarga dan orang tua
E. Kewenangan orang tua agar anak menjadi lebih pintar,merasa aman dan mandiri

Kunci Jawaban Contoh Soal PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013

1. A   26. C   51. D    
2. D   27. B   52. C   
3. E   28. B   53. E    
4. B   29. D   54. D    
5. A   30. D   55. D    
6. E   31. D   56. B    
7. E   32. C   57. A    
8. C   33. A   58. A    
9. C   34. D   59. D    
10. B  35. A   60. B    
11. A  36. A   61. D   
12. D  37. E   62. B    
13. A  38. C   63. A    
14. C  39. E   64. A    
15. D  40. E   65. B    
16. E  41. B   66. C    
17. A  42. E   67. A    
18. A  43. E   68. C    
19. D  44. D   69. B    
20. A  45. B   70. A    
21. B  46. A   71. E    
22. A  47. B   72. B    
23. D  48. C   73. C    
24. C  49. E   74. E    
25. B  50. C   75. D    

Previous
Next Post »