75 Contoh Soal UTS PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya

75 Contoh Soal UTS PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya - Di tingkatan terakhir SMA biasanya diadakan Penilaian Tengah Semester lebih awal dari tingkatan sebelum - sebelumnya. Dikarenakan terbatasnya waktu untuk mengejar target seluruh ujian seperti ujian kelulusan, praktek, ujian semester, USBN, dan ujian nasional.

Mata pelajaran PPKn sendiri di pertengahan semester 1 ini terdiri atas 2 buah bab, yang pertama tentang kasus pelanggaran HAM dalam perspektif pancasila, dan yang kedua adalah tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. 

Semua latihan soal UTS/PTS PPKn kelas 12 semester 1 dari 2 materi tersebut akan admin bagikan di postingan soal kurikulum 2013 kali ini. Jawabannya pun sudah tersedia di dalamnya. kamu tinggal mempelajarinya soal, untuk kelancaran proses ujian dan mendapatkan nilai yang maksimal.

75 Contoh Soal UTS PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya


75 Contoh Soal UTS PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya

Kunci jawaban tersedia di bawah soal...


1. Pada dasarnya pelanggran Ham merupakan bentuk ……..
a.penyimpangan terhadap hak manusia.
b.penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia.
c.penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
d.penyimpangan terhadap kewajiban manusia.
e.penyimpangan terhadap oranglain.

2. Di bawah ini beberapa tokoh dari Francis dalam memerdekakan hak hak asasi manusia adalah,kecuali……..
a.Montesque
b.Mirabeam
c. Dante

d. J.J Rosseau
e. Moses

3. Yang merupakan wewenang Komnas Ham ialah…….
a.melakukan perdamaian
b.memberi opini kepada anggota
c.menyampaikan pendapat kepada PBB
d.menjual sengketa permasalahan
e.mengubah undang undang perlindungan HAM.

4. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, dan kelompok agama disebut………..
a. Kejahatan kemanusiaan
b. Kejahatan perang
c. Kejahatan genosida
d. Kejahatan sexual
e. Kejahatan luar biasa

5. Factor eksternal yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM adalah, kecuali………..
a.penyalahgunaan kekuasaan
b.ketidaktegasan aparat penegak hukum
c.rendahnya kesadaran Ham
d.penyalahgunaan teknologi
e.kesenjangan social dan ekonomi yang tinggi

6. Dorongan untuk melakukan pelanggaran Ham yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM disebut juga dengan……
a. Factor eksternal
b. Factor campuran
c. Mixed factor
d. Factor internal
e. A,b,c,d benar.

7. Yang bukan upaya dalam pencegahan pelanggaran Ham adalah…..
a.penegakan demokrasi
b.meningkatkan kerjasama antar masyarakat maupun kelompok
c.meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan Negara
d.meningkatkan kualitas pelayanan public
e.mengadakan penyuluhan ke daerah terpencil

8. Salah satu perbutatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil disebut
a. kejahatan apartheid
b. kejahatan perang
c. kejahatan kemanusiaan
d. kejahatan genosida
e. kejahatan berat

9. Hak asasi manusia metupakan hak asasi yang melekat secara kodrati pada setiap manusia merupakan pendapat dari ….
a. Thomas Hobbes
b. John Locke
c. Thomas Aquainas
d. Plato
e. Frans Magnis Suseno

10. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat seperti dibawah ini, kecuali ….
a. pemaksaan kerja kepada anak dibawah umur
b. sanksi terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas
c. penganiayaan orang tua terhadap anaknya
d. tidak diberikannya upah pembantu rumah tangga oleh majikannya
e. memberikan kejutan ulang tahun dengan cara vandalism kepada teman

11. Berikut yang bukan termasuk dalam hak social budaya adalah
a. hak memperoleh pendidikan
b. hak memperoleh pengajaran
c. hak mengembangkan iptek
d. hak mengembangkan seni dan budaya
e. hak untuk memiliki sesuatu

12. Dalam menjalankan fungsi pemantauan komnas HAM mempunyai kewenangan
a. menyebarluaskan wawasan mengenai hask asasi manusia kepada masyarakat indonesia
b. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut
c. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM
d. perdamaian kedua belah pihak yang berselisih
e. menyampaian rekomendasi atau kasus pelanggaran HAM

13. Pasal 31 UUD negara republic Indonesia adalah tentang…
a. pembelaan negara
b. pendidikan
c. berserikat dan berkumpul
d. kebudayaan
e. penghidupan yang layak

14. Penegakan HAM melalui pencegahan dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali ….
a. penciptaan perundang undangan HAM
b. penciptaan lembaga pemantau dan pengawas HAM
c. pelaksanaan pendidikan HAM bagi masyarakat
d. pendampingan dan advokasi masyarakat yang menghadapi kasus HAM
e. ratifikasi berbagai instrument HAM Internasional

15. Perhatikan penyataan pernyataan berikut!
1. HAM adalah pemberian pemimpin negara
2. HAM dapat dipindah tangankan
3. Penguasa negara dapat membatasi pelaksanaan HAM warga negaranya
4. HAM dan kewajiban harus dapat berjalan secara seimbang
Penyataan di atas yang paling tepat ditunjukan pada nomor….
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 4
e. 4

16. Perhatikan macam-macam bentuk kejahatan berikut!
1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Pengusiran
4. Pencematan nama baik
Bentuk kejahatan di atas yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan ditunjukan pada nomor….
a. 1 , 2 dan 3
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
e. 4

17. Berikut yang tidak tepat berkaitan dengan upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM adalah….
a. penciptaan perundang undangan yang lengkap disertai sanksi yang tegas
b. dibentuknya lembaga negara maupun lembaga atas prakarsa masyarakat untuk mengani masalah HAM
c. supremasi hokum dan demokrasi
d. meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah
e. penghilangan hak bagi pelaku pelanggaran HAM

18. Sikap berikut yang merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah….
a. menoleransi setiap perbedaan dalam masyarakat
b. berusaha memengaruhi teman dalam mengambil keputusan musyawarah
c. mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara
d. mengutamakan pemenuhan hak sebelum melaksanakan kewajiban
e. menuntut pemenuhan hak tanpa mempertimbangkan hak asasi orang lain

19. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok termasuk kejahatan….
a. kemanusiaan
b. berat
c. genosida
d. perang
e. apartheid

20. Upaya pemerintah dalam menangani kasus HAM adalah ….
a. mengajukan ke Mahkamah Internasional
b. membuat pengadilan HAM
c. membuat badan yang bekerja atas perintah negara
d. mendirikan pengadilan tinggi
e. mengajukan kasus ke pengadilan agama

21. Pemahaman dari supremasi hokum adalah ….
a. penegakan hokum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. hokum disesuaikan dengan kehendak penguasa
c. hokum disesuaikan dengan kehendak pemimpin pnegadilan
d. hokum tidak perlu dipaksakan kepada rakyat
e. pemaksaan hukum kepada rakyat bertujuan agar rakyat takut kepada penguasa

22. Berikut ini termasuk salah satu pelanggaran hak sebagai warga negara, antara lain….
a. seorang gubernur mendengarkan aspirasi dari beberapa warga tentang kenaikan harga BBM
b. penertiban demonstrasi di tempat tempat umum seperti rumah sakit
c. sejumlah warga tidak dapat memberikan suara saat pemilu karena surat suara terbatas
d. penertiban sejumlah demonstran yang berusaha merobohkan pintu istana negara
e. beberapa wajib pajak tidak mau membayar pajak karena pemerintah menaikkan harga BBM


23. Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Hal tersebut pengertian HAM menurut...
A. Ismail Suni
B. George Jellineck
C. Sudargo Gautama
D. L.J Van Apeldroon
E. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

24. Pengakuan dan perlindungn hak asasi manusia mengandung arti bahwa ...
A. Negara menjamin setiap warga negara
B. Hukum yang mengatur hak asasi manusia
C. Setiap tindakan harus sesuai dengan hak asasi manusia
D. Persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya
E. Setiap manusia memiliki persamaan kedudukan dalam hukum

25. Hak asasi manusia perlu ditegakan sebab merupkan ....
A. Penghargaan terhadap kordat manusia
B. Penghargaan terhadal jasa para pemimpin
C. Penghargaan adanya takdir Tuhan
D. Penghargaan terhadap patriot bangsa
E. Penghormatan terhadal generasi muda

26. Alasan pemerintah membentuk lembaga independen Komnas HAM ialah ...
A. Demi kepentingan bangsa dan negara RI
B. Karena negara indonesia berdasarkan HAM
C. Sudah ada perjuangan HAM sejak dahulu
D. Karena HAM merupakan hak asasi manusia sejak lahir
E. Dalam rangka menegkkan masalah HAM di Indonesia

27. Berikut ini tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia adalah...
A. Perbudakan
B. Pembunuhan
C. Penyiksaan
D. Penganiayaan
E. Pengkhianatan

28. Makna yang terkandung dalam pasan 28 A UUD 1945 di antaranya ...
A. Hanya ada lima agama yang di akui okeh negara
B. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa
C. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
D. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
E. Negara yang rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

29. Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 uud 1945 adalah ...
A. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara
B. Negara berdasarkaan atas ketuhanaan Yang Maha Esa
C. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara
D. Hak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
E. Negara yang rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

30. Termasuk HAM dalam bidang pendidikan yaitu ...
A. Bebas memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah
B. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
C. Siswa yang kurang mampu mendapatkan beasiswa
D. Bebas menggunakan fasilitas umum yang ada
E. Keinginan untuk maju didalam pendidikan

31. Hak memiliki sesuatu, menjual sesuatu, memperoleh pekerjaan serta hak untuk
mengadakan perjanjian atau kontrak disebut...
A. Politucal right
B. Property right
C. Personal right
D. Prosedural right
E. sosial and cultural right

32. Hak asasi untuk bermasyarakat dan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan hukum disebut juga hak ...
A. Milik
B. Hidup
C. Pribadi
D. Persamaan hukum
E. Prosedural

33. Betikut hak yang dimiliki WNI kecuali...
A. Membayar pajak
B. Kebebasan memeluk agama
C. Ikut serta membela negara
D. Mendapatkan pengajaran/pendidikan
E. Mendapat kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah

34. Penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan dab penghamilan paksa termasuk pelanggaran HAM, dalam
kategori kejahatan ...
A. Perang
B. Genosida
C. Agresi
D. Kemanusiaan
E. Pribadi

35. Berikut yang tidak termasuk pelanggaran HAM adalah ...
A. Perbudakan
B. Pembunuhan
C. Penyiksaan
D. Penganiayaan
E. Pengkhianatan

36. Pelanggaran mengenai macam HAM diatur dalam peraturan berikut, kecuali...
A. Undang-undang
B. GBHN
C. Tap MPR
D. Keppres
E. Perpu

37. Hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu serta hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak disebut...
A. Pilitical right
B. Ekonomic right
C. Personal right
D. Prosedural right
E. Social and cultural right


38. Pengertian keuangan negara yang benar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada intinya adalah . . . .
a. rencana pengalokasian dana secara kuantitatif untuk masa satu tahun mendatang
b. semua hak yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik negara
c. pernyataan dari rencana dan kebijaksanaan manajemen keuangan untuk suatu periode tertentu
d. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara
e. keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik dan memberikan kekuasaan
pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran

39. Apabila menelaah pengertian keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pendapat Van der Kemp, dapat ditemukan beberapa unsur yang sama antara lain . . . .
a. semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat nonmateriel
b. periodik dan segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang
c. dibuat dalam undang-undang dan dimiliki oleh swasta
d. bersifat nonmateriel dan dikuasai warga negara
e. bersifat materiel dan milik negara

40. Berdasarkan pengertian keuangan negara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara meliputi beberapa hal antara lain . . . .
a. penerimaan daerah dan kekayaan swasta
b. kas daerah dan laba perusahaan milik perorangan
c. hak negara untuk memungut pajak dan pengiriman negara
d. kekayaan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas negara dan piutang badan milik swasta
e. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum dan pengeluaran serta penerimaan badan usaha milik swasta

41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung
e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat

42. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . .
a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional
b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas
c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin
d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik
e. pemerintah membangun jembatan

43. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .
a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang
b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara
c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang
e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara

44. Sumber keuangan negara yang diperoleh dari iuran yang bersifat memaksa dan penerimaan balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .
a. pajak 
b. hibah 
c. retribusi 
d. pinjaman 
e. pencetakan uang

45. Pemerintah mempunyai badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .
a. memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha 
b. kesejahteraan masyarakat 
c. pemenuhan hidup pegawai
d. pembiayaan badan usaha
e. kemakmuran pemerintah

46. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . .
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia
c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor
d. meningkatkan jumlah nasabah bank
e. mengendalikan fiskal nasional

47. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal.
a. menteri keuangan 
b. menteri perdagangan 
c. menteri perekonomian
d. gubernur Bank Indonesia
e. badan usaha milik negara

48. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah . . . .
a. memeriksa semua keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
b. menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilakukan di lembaga negara
c. mengaudit semua sistem keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia
d. menilai mekanisme pengelolaan keuangan
e. menjamin sistem pengelolaan keuangan

49. BPK berwenang dalam menentukan objek pemeriksaan. Implementasi dari wewenang tersebut adalah ……
a. menerima limpahan dokumen hasil pemeriksaan audit internal setiap instansi atau orang, atau unit organisasi pemerintah yang mengelola keuangan negara
b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga, dan badan yang mengelola keuangan negara
c. menerima dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan internal setiap instansi pemerintah yang menyalurkan keuangan negara
d. meminta keterangan dan dokumen setiap instansi pemerintah yang menerima atau tidak menerima dana dari APBN
e. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh pihak swasta sebagai pengelola keuangan

50. BPK memberikan opini dari hasil penilaian pengelolaan keuangan negara dari berbagai instansi atau lembaga yang mendapat dana dari APBN. Salah satu opini yang diberikan BPK adalah qualified opinion. Maksud opini tersebut adalah . . . .
a. laporan dibuat secara rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun
b. laporan dapat diterima dengan syarat perbaikan di beberapa bagian
c. laporan keuangan dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan
d. secara umum laporan keuangan dianggap wajar, tetapi masih ada yang belum memenuhi standar
e. secara umum laporan keuangan belum memenuhi standar tetapi ada bagian yang sudah memenuhi standar

51. Alasan yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diperiksa adalah . . . .
a. untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa pemerintah mengelola keuangan negara dengan tepat dan benar sesuai standar pengalokasian dana keuangan negara
b. supaya para pengelola keuangan Negara menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesarbesarnya bagi rakyat
c. mengawasi organisasi atau badan yang mengelola keuangan negara supaya tidak ada dana yang masuk ke perusahaan swasta
d. supaya BPK dapat dengan mudah menemukan orang yang berusaha mengambil uang yang menjadi objek keuangan negara
e. supaya pemerintah lebih berhati-hati dalam pengalokasian dana yang berasal dari ABPN sehingga tepat sasaran

52. Pernyataan yang sesuai dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
b. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. mempunyai hak untuk tidak memublikasikan hasil pemeriksaan akuntan publik
d. melaporkan tindak pidana paling cepat satu bulan terhitung dari penemuan kasus
e. melaporkan hasil temuan yang mempunyai indikasi tindak pidana kepada presiden

53. Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan keuangan. Maksud dari tugas pokok memeriksa keuangan yang dilakukan BPK adalah . . . .
a. pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk keuangan pemerintah
b. mengetahui alokasi dana yang berada di setiap instansi pemerintah supaya keuangan Negara bisa terpantau dengan baik demi terciptanya akuntabilitas keuangan negara
c. pemeriksaan keuangan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam rangka memberikan penilaian atas pengelolaan aset-aset negara yang dikelola pemerintah
d. pemeriksaan dokumen-dokumen pemerintah untuk mengetahui alokasi dana keuangan negara yang digunakan pemerintah supaya terkontrol dengan baik
e. mengetahui aliran dana keuangan Negara yang berada di perusahaan negara atau perusahaan swasta untuk menghindari adanya pencurian uang negara

54. Pemeriksaan yang dilakukan BPK salah satunya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan . . . . 
a. karyawan, kinerja, dan keuangan
b. investigasi, bidang keuangan, dan perekonomian
c. investigasi, kinerja, dan sistem pengendalian intern
d. karyawan, sistem pengendalian intern, dan keuangan
e. bidang keuangan, investigasi, dan system pengendalian intern

55. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu satunya badan yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menjalankan tugasnya, BPK diberi kewenangan tertentu. Salah satu kewenangan BPK adalah . . . .
a. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian eksternal pemerintah pusat dan pemerintah daerah
b. membina bagian keuangan di setiap instansi pemerintah
c. menetapkan standar akuntansi pemerintah
d. menerima kode etik pemeriksaan dari DPR
e. membina jabatan fungsional pemeriksa

56. BPK dapat memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara. Disclaimer opinion adalah salah satu opini yang diberikan BPK. Maksud disclaimer opinion adalah . . . .
a. auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan
b. BPK tidak berwenang memberikan keputusan atas hasil pemeriksaan
c. auditor memberikan kesimpulan terhadap hasil temuan yang dianggap tidak wajar
d. lembaga yang diperiksa tidak bisa memberikan laporan pengelolaan keuangan negara
e. pemerintah tidak mengeluarkan kesimpulan atas laporan kauangan yang dilaporkan suatu badan atau lembaga

57. Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang benar adalah . . . .
a. MPR mengumumkan calon anggota BPK
b. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK
c. anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan presiden
d. anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPR
e. DPD mulai memilih anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK

58. Hakim memimpin sidang dalam kasus sengketa tanah. Hakim membacakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut harus ditandatangani oleh . . . .
a. ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang ikut serta bersidang
b. hakim ketua, hakim anggota, dan ketua pengadilan
c. hakim anggota, para pihak, dan ketua pengadilan
d. ketua pengadilan, hakim anggota, dan para pihak
e. para pihak, panitera, dan hakim

59. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . .
a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung
b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi
c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat
d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden

60. Bacalah wacana di bawah ini!
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan judicial review undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. KIH menganggap bahwa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, permohonan KIH ditolak karena putusan hakim menilai pasal yang diajukan judicial review dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Lembaga yang berwenang menyatakan bahwa pasal yang diujikan dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
a. Mahkamah Konstitusi  
b. Mahkamah Agung 
c. pengadilan negeri
d. pengadilan tinggi
e. Komisi Yudisial

61. Bacalah wacana di bawah ini!
Lembaga ini dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tugas lembaga ini menjaga kehormatan hakim. Lembaga ini tidak berwenang dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yang dimaksud yaitu . . . .
a. Mahkamah Konstitusi  
b. Mahkamah Agung 
c. pengadilan negeri
d. pengadilan tinggi
e. Komisi Yudisial

Jenis-jenis kewenangan berikut untuk menjawab soal nomor 62, 63, dan 64.
1) Menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang.
3) Menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi.
4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5) Memubarkan partai politik.
6) Menjaga kehormatan hakim.
7) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

62. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 4
b. 1, 4, dan 5 
c. 2, 5, dan 7 
d. 3, 4, dan 6 
e. 4, 5, dan 7

63. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1 dan 3 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 6 
d. 5 dan 7 
e. 6 dan 7

64. Jenis kewenangan yang menunjukkan adanya mekanisme kerja sama antarlembaga Negara adalah . .
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang
c. menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi
d. mengusulkan pengangkatan hakim agung
e. membubarkan partai politik

65. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji formil dan uji materiel peraturan perundang-undangan sesuai yang sudah ditentukan.
Pengujian materiel difokuskan pada . . . .
a. pengujian terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan
b. legalitas kewenangan lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan
c. sistematika penulisan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan
d. proses pembentukan peraturan perundangundangan
e. kesesuaian antara judul peraturan dengan isinya

66. Kementerian lingkungan hidup dan Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas rancangan undang-undang tentang lingkungan hidup. Pemerintah mengundang beberapa ahli dari kalangan akademisi dan aktivitas lingkungan hidup dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus dalam hal tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembuatan peraturan harus memperhatikan asas . . . .
a. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 
b. kesesuaian jenis dan muatan materi 
c. kedayagunaan dan kehasilgunaan
d. kejelasan rumusan
e. kejelasan tujuan

67. Bacalah wacana di bawah ini!
Fauzi menganggap bahwa pasal dalam peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Fauzi menjelaskan pasalpasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Fauzi merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Akan tetapi, Fauzi tidak mengetahui hal yang harus dilakukan supaya haknya tidak terhambat oleh berlakunya pasal yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut. Anda sebagai peserta didik yang belajar mengenai hukum sebaiknya mengarahkan Fauzi untuk mengajukan uji materiel peraturan daerah tersebut kepada lembaga negara. Anda harus merekomendasikan Fauzi mengajukan permohonan uji materiel peraturan daerah kepada . . . .
a. Mahkamah Konstitusi  
b. Mahkamah Agung 
b. Mahkamah Agung  
c. pengadilan negeri
e. Komisi Yudisial
d. pengadilan tinggi

68.Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
A.Mahkamah Agung
B.Mahkamah Konstitusi
C.Pengadilan negeri
D.Pengadilan militer
E.Komisi Yudisial

69.Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah
A.Mahkamah Agung
B.Mahkamah Konstitusi
C.Pengadilan tinggi
D.Mahkamah militer
E.Komisi Yudisial

70.Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
A.menguji undang –undang terhadap UUD.
B.Memutus peradilan tingkat kasasi
C.Mengangkat memberhentikan hakim
D.Menguji secara material UUD 1945
E.Membentuk seluruh partai politik
71.Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan....
A.Negeri
B.Tinggi
C.Agama
D.Militer
E.Tata usaha negara

72.Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
A.Hankam, politik dan sosial
B.Politik, hankam dan HAM
C.Sosial, politik dan ekonomi
D.Ekonomi, politik dan budaya
E.Sosial, ekonomi dan function publik

73.Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
A.Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
B.Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
C.Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
D.Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
E.Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah

74.Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ....
A.Agama
B.Militer
C.Umum
D.Tatausaha negara
E.Mahkamah konstitusi

75.MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang....
A.pengaawasan
B.penberi nasehat
C.pengamanan
D.peradilan
E.pelaksanaan hukum

Kunci Jawaban Soal UTS PPKn Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013


1. B   26. E   51. B   
2. E   27. E   52. D    
3. A   28. D   53. A    
4. C   29. C   54. E    
5. C   30. B   55. E   
6. D   31. B   56. A    
7. E   32. E   57. C    
8. C   33. A   58. A    
9. B   34. D   59. D    
10. B  35. E   60. A    
11. E  36. B   61. E    
12. B  37. B   62. B    
13. B  38. D   63. B    
14. D  39. A   64. D    
15. E  40. C   65. A    
16. A  41. B   66. A    
17. C  42. D   67. B    
18. A  43. D   68. E    
19. C  44. A   69. B    
20. B  45. B   70. A    
21. A  46. C   71. A    
22. C  47. A   72. E    
23. E  48. A   73. A    
24. B  49. B   74. C    
25. A  50. D   75. D    


Previous
Next Post »